19 April 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

KPU Batalkan Kepesertaan 11 Partai Politik Kabupaten, Kota, dan Provinsi Dalam Pileg 2019


KPU Batalkan Kepesertaan 11 Partai Politik Kabupaten, Kota, dan Provinsi Dalam Pileg 2019
Komisioner KPU menunjukkan hasil verifikasi terhadap LADK usai rapat pleno, di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 21 Maret 2019. (Foto: Humas KPU)

KLIKSAMARINDA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan keikutsertaan 11 partai politik pada Pemilihan Legislatif 2019 di sejumlah provinsi, kabupaten/kota. Keputuan ini berdasarkan verifikasi KPU dari laporan yang telah dikirim oleh KPU kab/kota dan provinsi. Parpol yang tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ada di tingkat provinsi dan kab/kota.

“Parpol yang tidak menyerahkan LADK jumlahnya 11 parpol dan untuk tingkat provinsi hanya satu parpol yang tidak menyerahkan LADK yakni Partai Garuda di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara),” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam konperensi pers di Media Center KPU, Jakarta, Kamis 21 Maret 2019 dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

/images/img_galeri/31 LAD KPU.png

Ke-11 partai yang dibatalkan kepesertaannya dalam pemilu anggota DPRD, yaitu:

1. PKB pada enam kabupaten dan tiga kota yang tersebar di enam provinsi, dengan kategori enam memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan tiga tanpa pengurus.

2. Partai Garuda di satu provinsi (Kalimantan Utara) dan 110 kabupaten serta 20 kota yang tersebar di 26 provinsi, dengan kategori 131 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

3. Partai Berkarya di 27 kabupaten dan satu kota yang tersebar di 11 provinsi, dengan kategori dua memiliki pengurus dan mengajukan caleg, 22 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan empat tanpa pengurus.

4. PKS di delapan kabupaten dan satu kota yang tersebar di enam provinsi, dengan kategori delapan memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan satu tanpa pengurus.

5. Perindo di dua kabupaten dan dua kota di empat provinsi, dengan kategori empat memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

6. PPP di 19 kabupaten dan satu kota yang tersebar di sembilan provinsi, dengan kategori 15 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan lima tanpa pengurus.

7. PSI di 43 kabupaten dan enam kota yang tersebar di 19 provinsi, dengan kategori dua pengurus mengajukan caleg serta 47 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

8. PAN di lima kabupaten dan dua kota di dua provinsi, dengan kategori semuanya memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

9. Hanura pada tujuh kabupaten dan satu kota enam provinsi, dengan kategori tujuh memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan satu tanpa pangurus.

10. PBB di 57 kabupaten dan satu kota yang tersebar di 18 provinsi, dengan kategori 47 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan 11 tanpa pengurus.

11. PKPI di 90 kabupaten dan 16 kota yang tersebar di 24 provinsi, dengan kategori satu pengurus mengajukan caleg, 85 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan 20 tanpa pengurus. 

Dari 11 partai yang tidak menyerahkan LADK tersebut, menurut anggota KPU Hasyim Asy’ara, tiga partai yang memiliki caleg di lima kabupaten tersebut di atas. Sementara delapan parpol lainnya tidak punya. 

Ketiga partai yang keikutsertaannya dibatalkan adalah Partai Berkarya di Lampung Tengah dan Kubu Raya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bangka Barat dan Mahakam Ulu, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) di Serdang Bedagai. 

Hanya tiga parpol itulah (Partai Berkarya, PSI, dan PKPI) yang dibatalkan keikutsertaanya di DPRD lima kabupaten tersebut.

“‎Ketiga parpol ini terancam kehilangan kesempatan memperoleh kursi di DPR setempat,” tuturnya. 

Muncul pertanyaan bagaimana dengan suara yang tetap masuk ke parpol dan caleg yang telah dibatalkan kepesertaannya dalam pemilu di tingkat provinsi maupun kab/kota, Hasyim menjelaskan, bahwa mekanismenya nanti setiap suara yang diperoleh parpol maupun caleg dari pemilih di hari pemungutan suara tetap dianggap sah namun penetapannya saja yang akan dinyatakan tidak ada atau dianggap tidak bermakna. 

“Bila nanti dicoblos tetap sah. Tapi suaranya tidak bernilai,” kata Hasyim, sebagaimana dilansir dari Jawa Pos

Aturan terkait kewajiban melaporkan LADK oleh peserta pemilu di tiap tingkatan dan batas akhir pelaporan tertuang dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017. Sementara sanksinya diatur Pasal 338 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 serta Pasal 71 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 24 Tahun 2018.

Partai-partai yang tidak menyerahkan LADK terdiri dari tiga kategori, yaitu: a. partai yang memiliki pengurus dan mengajukan caleg; b. partai yang memiliki pengurus namun tidak mengajukan caleg; dan c. partai yang tidak memiliki pengurus juga tidak mengajukan caleg.

Adapun lima partai politik yang telah menyerahkan laporan awal dana kampanye lengkap adalah Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan Demokrat. (*)




Comments

comments


Komentar: 0