18 Januari 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Tambang dan Ilusi Pertumbuhan Ekonomi


Tambang dan Ilusi Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Muhammad Akbar (Kepala Departemen Kebijakan Publik PW KAMMI Kaltimtara) 

Senin, 10 Desember 2018 diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Namun, kabar duka justru terjadi di provinsi yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda. Anak-anak terbatas dalam ruang mainnya, anak-anak sudah tidak lagi aman untuk keluar rumah, hak-hak mereka dicabutkan akibat ganasnya lubang tambang.

Sejak 1980, Kalimantan Timur selalu bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan. Sungai Mahakam menjadi saksi bisu roda perekonomian di Kalimantan Timur mulai dari sektor kehutanan yang pada masanya Sungai Mahakam terkenal dengan banjir log.

Selanjutnya eksistensi kehutanan mulai meredup digantikan oleh sector pertambangan, diawali dengan migas dan industri pengilangan minyaknya, kemudian sektor pertambangan non migas beriringan dengan sektor pertambangan migas. Saat ini entah apalagi yang mau dirusak oleh korporat-korporat atas nama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

Setiap aksi selalu memiliki reaksi, begitu pun dampak dari roda perekonomian Kaltim. Keserakahan korporat yang tak terbataskan menghasilkan warisan yang sangat buruk untuk generasi mendatang.
Hutan di Kalimantan Timur yang terus menipis, lubang-lubang bekas galian tambang terbuka dimana-mana, pemerintah mengobral izin-izin untuk kepentingannya tanpa memperhatikan lagi faktor lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan Kaltim memiliki potensi 42,54 miliar ton batu bara, dengan cadangan sekitar 12,45 miliar ton dan produksi mencapai 235,80 juta ton. Kementerian ESDM (Mei 2017) menyatakan terdapat 1.181 IUP di Kaltim, diantaranya terdapat 1.143 IUP batubara.

Dari jumlah tersebut, setidaknya terdapat 826 izin pertambangan batu bara yang tidak clean and clear (CnC) dengan luas 2,4 juta hektare. Berdasarkan kriteria dalam Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hingga saat ini, masih belum ada pencabutan perizinan pertambangan yang tidak CnC oleh Pemprov Kaltim. Pun ketika sudah diterbitkan sertifikat CnC, nyatanya masih ada tumpang tindih lahan yang ditemukan tingkat tapak.

Maraknya industri pertambangan, khususnya batubara di Kalimantan Timur, ternyata membawa dampak sangat merugikan. Kini ada ribuan lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka. Dari tahun 2011-2018 sudah ada 32 orang yang menjadi korban dari ganasnya lubang tambang dan korban mayoritas adalah anak-anak. Yang sangat memprihatinkan dalam kurun waktu satu bulan terakhir korban yang meninggal tercatat tiga orang di lubang tambang.

Permasalahan lubang tambang bukan lagi hal yang sepele. Ini merupakan permasalahan yang sangat serius di Kalimantan Timur dan duka masyarakat Indonesia. Lubang bekas galian tambang batubara tersebut dibiarkan saja terbuka tanpa adanya pagar atau papan peringatan.

Padahal menurut aturan, ada yang disebut kegiatan pasca tambang. Hal selanjutnya lubang-lubang tambang tersebut cukup dekat jaraknya dengan pemukiman penduduk sehingga dugaan awal pemberian izin usaha pertambangan (IUP) diberikan secara sembarang tanpa melakukan studi kelayakan sebelumnya.

Dampak dari obral izin ini adalah tumpang tindih antar kawasan. Selain telah menelan banyak korban lubang tambang ini juga merugikan secara faktor lingkungan seperti lubang tambang di kawasan padat pemukiman meninggalkan air beracun dan logam berat.

Dampak sosialnya adalah hilangnya lahan bermain anak-anak. Terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia dari jatuhnya 32 korban ini, seperti hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih, hak atas rasa aman, hak anak dan hak untuk memperoleh keadilan.

Kini, rakyat sudah sangat merasakan dampaknya akibat dari keserakahan penguasa yang berada dalam lingkaran setan ini. Diambil alihnya blok Mahakam namun realitanya masyarakat kaltim sendiri masih kesulitan untuk mencari bahan bakar minyak bersubsidi.

Solar sudah mulai langka, masyarakat merasakan akibatnya secara materi motor, mobil, perabotan rumah yang mereka punya tidak tahan lama karena terus menerus di terjang banjir.

Perusahaan berlomba-lomba meminta izin untuk mendirikan perusahaan di Kalimantan timur. Tapi nyatanya tidak juga memperkerjakan masyarakat Kaltim.

Tingkat pengangguran di Kalimantan timur data dari BPS sebanyak 143.617 orang yang mana masuk dalam 10 besar provinsi di Indonesia yang tinggi tingkat penganggurannya. Terlebih lagi tercatat dalam kurun waktu 2 tahun (2015-2017) masyarakat Kutai Kartanegara merupakan penerima beras raskin terbanyak di provinsi Kalimantan Timur.

Data ini sangat-sangat bertolak belakang dengan kondisinya sebagai pemegang IUP terbanyak di Kalimantan Timur. Ini sudah mencerminkan bahwasannya pertambangan tidak mensejahterakan rakyat.

Sampai saat ini, masih banyak area bekas tambang yang tidak dipulihkan. Ini bukti pemerintah melakukan pembiaran dan tidak ada penegakan hukum.

Padahal proses hukum penting untuk memberi sanksi kepada perusahaan. Hukum yang digerakan pun cenderung tumpul dan tidak memihak kepada rakyat,lemahnya pembelaan dan penuntasan kasus demi kasus yang ada karena banyak pihak yang tidak pernah selesai untuk mengusut kasus ini mulai dari DPRD, Dinas pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup, Gubernur, dan Polda.

Sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah dan kepolisian, baik solusi atau sanksi serta penegakan hukum.

Terlebih statement Gubernur Kalimantan Timur yang hanya bisa prihatin terkait kasus ini. Apabila berbicara hanya takdir berarti tidak ada gunanya lagi HAM di negeri ini. Siklus yang dikerjakan oleh pihak-pihak berwenang itu seperti lingkaran setan yang tak kunjung ada jawaban yang adil bagi masyarakat dan para keluarga korban,setiap kasus yang dibawakan pasti selalu berhenti dan tidak diusut sampai tuntas.

Bahkan, parahnya izin-izin pertambangan selalu diobral terlebih lagi pada masa-masa pemilu. Penguasa yang berselingkuh dengan pengusaha menjadikan izin-izin usaha pertambangan sebagai jaminan selama masa kampanye.

Telah disebutkan baik pengangguran, bencana alam, hingga angka kemiskinan bahkan pelanggaran HAM adalah yang rakyat dapat. Ilusi-ilusi pertumbuhan ekonomi hanya untuk membenarkan perilaku biadab penguasa dan pengusaha.

Kejahatan yang dilakukan penguasa dan pengusaha sudah sangat sistematis. Tentu kita masih ingat bagaimana mulai dari Pilpres 2014, hingga pilkada 2018 lalu isu HAM bahkan kerusakan lingkungan menjadi janji politik busuk.

Artinya, rakyat tidak bisa lagi menitipkan nasibnya di tangan penjahat-penjahat ini. Rakyat harus mengubah nasibnya sendiri.
Sebanyak 32 anak yang mati bahkan kurun waktu sebulan sampai 3 anak yang mati harusnya sudah menjadi pukulan telak kepada kita yang mengaku bagian dari masyarakat Kalimantan Timur.

Terlebih Statement Wagub Kaltim yang mengatakan ponakannya sendiri menjadi korban dalam kasus ini. Sudah saatnya Kaltim bangkit dan bergerak membangun ekonomi hijau.

Cukupkan sudah bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, cukup sudah hak-hak warga untuk hidup bebas terbatasi, hak warga untuk hidup layak dengan menerima air bersih menghilang, Hak anak untuk bermain hanya tinggal dongeng, dan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hanya retrorika belaka.

Saatnya kita catat dan kawal hingga lahirnya kabar gembira dari statement gubernur yang ingin menuntaskan permasalahan pertambangan di Kalimantan Timur. (*)

Reporter :     Editor : Klik Samarinda



Comments

comments


Komentar: 0