23 Maret 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Tambang: Pertarungan Antara Uang dan Lingkungan Masa Depan


Tambang: Pertarungan Antara Uang dan Lingkungan Masa Depan

Oleh: Juli Nurdiana, M. Sc.

Lubang bekas tambang minerba masih menjadi ancaman di Kalimantan Timur, dalam waktu berdekatan kembali 2 orang meregang nyawa, A 13 tahun menjadi korban ke-31 di lubang bekas tambang kutai kartanegara pada tanggal 4 November 2018 (http://kaltim.tribunnews.com/2018/11/09/31-warga-tewas-di-lubang-tambang-komnas-ham-kumpulkan-data-dan-tindak-lanjuti-rekomendasi-2016).

Permasalahan lubang tambang ini bukanlah hal baru, karena sejak 2011 sudah ada upaya mengkampanyekan agar dilakukan penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan kewajiban reklamasi. Namun, hingga saat ini masyarakat harus gigit jari.

Pasalnya tidak ada satu kasus pun yang selesai di jalur pengadilan, yang ada korban terus bertambah. Ada semacam kekuatan besar dibalik pengusaha tambang hingga tak tersentuh hukum.

Justru upaya menyuarakan keselamatan warga dan lingkungan dari usaha tambang dibungkam dan mendapat ancaman dari preman, kantor JATAM Kaltim yang merupakan LSM lingkungan yang vocal dalam isu tambang diserang sekitar 30 orang tak dikenal 26 November 2018 lalu (https://m.merdeka.com/peristiwa/perusakan-kantor-dan-merasa-terintimidasi-aktivis-jatam-kaltim-lapor-polisi.html).

Bagaimana seharusnya mendudukkan isu tambang dan lingkungan? Apakah bisa berjalan beriringan? Dan bagaimana pula kontruksi Islam dalam pengelolaan tambang dan lingkungan?

Sektor Tambang; Primadona Mendulang Uang
Tidak dapat dipungkiri sektor tambang menjadi penopang utama perekonomian Kalimantan Timur. Lebih dari 50 persen pendapatan daerah didapat dari pertambangan dan migas. Terbukti setelah harga komoditas tersebut menurun dan permintaannya juga menurun di pasar global, Fiskal Kaltim pun ikut terimbas.

Berdasarkan data Coal Statistics, batubara merupakan primadona sumber energi dunia. Batubara menyediakan 26,5% sumber energi primer. Batubara juga menghidupkan 41,5% pembangkit listrik di seluruh dunia. Ini artinya keberadaan batubara sanga vital. Namun sangat disayangkan pemanfaatan batubara untuk kepentingan nasional dan lokal sangat dianaktirikan. Sedangkan yang tersisa adalah kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Estimasi 2008 World Coal Institute, Indonesia menempati posisi ke enam sebagai produsen batubara dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton, peringkat pertama ditempati China dengan jumlah produksi 2.761 juta ton, disusul AS 1007 juta ton, dan India 490 juta ton, Australia 325 juta ton, Rusia 247 juta ton.

Ekspotir batubara terbesar dunia ditempati Australia 252 juta ton, Indonesia peringkat kedua dengan jumlah ekspor 203 juta ton. Sedangkan China sebagai produsen batubara terbesar dunia, hanya menempati peringkat ke tujuh sebagai eksportir dengan jumlah 47 juta ton (Indonesia-investment.com)

Data ini memiliki arti relevansi kuat terhadap kerusakan lingkungan, eksploitasi, dan minimnya pemanfaatan batubara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Meskipun hasil batubara cukup besar setiap tahunnya namun lebih banyak ditujukan untuk pasar ekspor. 

Hal ini terlihat dari 246 juta ton produksi batubara, 82,52% disediakan untuk pasar ekspor sisanya baru digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Karena itu pasokan batubara untuk pembangkit listrik cukup minim. Perusahaan tambang hanya melihat di mana harga batubara yang paling menarik di situlah mereka akan memasarkan batubaranya.

Sisi Hitam Bisnis Tambang
Saat ini 75 persen luas wilayah Kaltim sudah di konversi menjadi pertambangan (http://www.tribunnews.com/regional/2010/04/08/waduh-75-persen-lahan-pertanian-berubah-jadi-tambang). Sebagian sudah jadi kolam raksasa yang ditinggalkan pengeruknya.

Jika hujan turun, air pun memenuhi kolam tersebut, bahkan melimpah dan menggenangi permukiman.Sejumlah ruas jalan lingkungan dan perkotaan mengalami kerusakan karena dilintasi truk-truk bertonase tinggi terutama truk pengangkut batu bara yang lalu-lalang melintas di jalan umum pada malam maupun siang hari. Pembabatan hutan telah memusnahkan 7-12 ton karbon organik setiap tahun. Karbon itu amat diperlukan mikroorganisme untuk keberlangsungan suatu ekosistem.

Secara khusus, di Samarinda sendiri, tercatat 839 hektare luasan lubang dan bongkaran tanah ditelantarkan perusahaan tambang. Data Jatam menyebutkan, terdapat 33 izin usaha pertambangan dari Kementerian ESDM serta 1.269 izin daerah tambang batu bara yang mencongkel perut Kaltim. Sejauh ini, sekitar 4,4 juta hektare lahan dikapling izin tambang batu bara, setara luas wilayah Swiss.

Sebanyak 10.204 KK di beberapa kecamatan menjadi korban banjir. Tiap tahun, kawasan banjir meluas. Tahun lalu 29 titik, kini menjadi 35 titik. Penyebab utamanya, perubahan bentang alam Samarinda akibat operasi pertambangan batu bara. Bahkan, sekitar 71 persen luas kota dikapling tambang.

Dampak dari obral izin ini adalah tumpang tindih antar kawasan, tambang di kawasan padat pemukiman salah satunya akibatnya lubang – lubang eks tambang meninggalkan air beracun dan logam berat dan juga sudah menelan korban anak–anak tenggelam di lubang eks tambang batubara.

Akar Masalah
Masalah utama negara kita adalah tidak memiliki “visi” bagaimana memanfaatkan sumber daya alam batubara untuk kepentingan rakyat. Negara justru menjadi alat Kapitalisme untuk menghisap dan mengeksploitasi kekayaan nasional tersebut. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 merupakan salah satu contoh negara telah menjadi alat hisap Kapitalisme.

Dalam PP ini, negara memberikan kesempatan luas kepada perusahaan-perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan tambang di kawasan hutan lindung. Akibatnya perusahaan tambang batubara memiliki kesempatan luas dan legal untuk melakukan kegiatan pertambangan walaupun di kawasan hutan lindung. Dan faktanya kawasan hutan lindung di Indonesia khususnya daratan Kalimantan menyimpan kekayaan barang tambang yang sangat melimpah.

Selain problem pemerintahan yang tidak memiliki visi untuk rakyat (laisses faire-pro Kapitalis), negara kita juga melakukan kesalahan fatal dengan menjadikan sumber daya alam yang melimpah dan strategis sebagai kepemilikan yang dapat dikuasai oleh swasta dan asing.

Akibatnya apakah eksploitasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor, hasilnya tidak jatuh ke tangan rakyat tetapi jatuh ke tangan swasta dan asing. Jatam turut mencatat bahwa pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pertambangan batu bara jauh lebih rendah dibanding biaya mengurangi daya rusak tambang. Khususnya banjir di pusat kota.

Dalam sistem Kapitalis seperti sekarang, adalah sangat wajar jika fokus utama adalah mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan sisi lingkungan, apalagi kesejahteraan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi.

Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan, harus didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi.

Telah tersedia paket regulasi, mulai dari UU 4 Tahun 2009 tentang minerba yang mensyaratkan berbagai dokumen lingkungan sebelum izin dikeluarkan. Juga ada permen 17 Tahun 2004 tentang reklamasi dan pascatambang yang mewajibkan perusahaan menjaminkan dananya untuk memastikan lingkungan akan kembali seperti awal.

Namun regulasi hanyalah baik diatas kertas, Fungsi negara saat ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan sia-sianya kekayaan batubara bagi rakyat. Liberalisasi ekonomi dengan memindahkan penguasaan dan pemanfaatan tambang batubara ke tangan perusahaan tambang serta membatasi peran negara hanya sebagai alat untuk melegalisasi kerakusan demi kerakusan pemilik modal adalah sebab utama hilangnya fungsi negara. Di sinilah pengelola negara telah melakukan kecurangan dan selalu menyulitkan kehidupan rakyatnya. Tidak sedikit izin pertambangan yang mereka berikan berujung pada perburuan rente atau untuk memperkaya diri sendiri.

Visi Islam dalam pengelolaan Tambang
Menurut pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Sistem ekonomi Islam melarang atas sesuatu yang menjadi milik umum –termasuk dalam hal ini SDA yang kandungannya sangat banyak– untuk dimiliki individu.

Baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus bersusah payah –seperti garam, batubara, dan sebagainya– ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidAak bisa diperoleh kecuali dengan usaha keras –seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan sejenisnya– baik berbentuk padat semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak, termasuk milik umum.

Pendapat bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola oleh negara yang hasilnya diberikan kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadis riwayat Imam at-Turmidzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadis itu, disebutkan bahwa Abyad pernah meminta kepada rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam.

Rasul meluluskan permintaan itu, tetapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-’iddu).” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya.”

Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Yang menjadi fokus dalam hadis tersebut tentu saja bukan “garam”, melainkan tambangnya. Penarikan kembali pemberian rasul kepada Abyadh adalah ‘illat (latar belakang hukum) dari larangan atas sesuatu yang menjadi milik umum –termasuk dalam hal ini SDA yang kandungannya sangat banyak– untuk dimiliki individu. Dalam hadis yang dituturkan dari Amr bin Qais lebih jelas lagi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam (ma’dan al-milh).

Dengan demikian pengelolaan tambang dalam Islam itu dibawah kebijakan, pengawasan dan kontrol negara:
1. Kepemilikan dan pengelolaan tambang dibedakan mana tambang yang boleh dimiliki individu, mana yang wajib oleh negara karena merupakan kepemilikan rakyat

2. Prinsip pengelolaan tambang oleh negara:
a. Tambang dikelola untuk memenuhi kebutuhan rakyat. hingga bisa gratis didapatkan hasil olahannya untuk rakyat, seperti minyak, gas, batubara dll
b. Setelah rakyat terpenuhi, kemudian boleh dijual ke luar (ekspor), hasilnya pun dikembalikan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat.
c. Pasca eksploitasi tambang, dampak kerusakan lingkungan pun ditangani oleh negara, hingga tidak merugikan rakyat atau makan korban seperti sekarang.

Dalam Islam, pemimpin adalah perisai (junnah), umat berperang di belakang serta berlindung dengannya. Demikianlah sabda baginda Rasulullah saw. menggambarkan tugas keberadaan pemimpin bagi umat. Ia adalah pelindung umat dari segala bahaya (dharar) yang menimpa harta, jiwa, kehormatan, akal, dan agamanya.

Dengan konsep seorang pemimpin yang melindungi nyawa dan darah rakyatnya, tidak akan seorang pemimpin akan membiarkan terjadinya kedzoliman atas rakyatnya yang menyebabkan hilangnya nyawa karena tata kelola yang tidak syar’i.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka akibat perbuatannya.(Al-A’raf :96). (*)

Reporter :     Editor : Klik Samarinda



Comments

comments


Komentar: 0