20 November 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Anggaran Pendidikan Kaltim di APBD Perubahan 2018 Belum Genap 20 Persen


Anggaran Pendidikan Kaltim di APBD Perubahan 2018 Belum Genap 20 Persen
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Kaltim HM Samsun (kanan)

KLIKSAMARINDA.COM - Anggaran untuk pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim), belum mencapai 20 persen. Kondisi tersebut terjadi pada APBD Perubahan 2018 yang baru mencapai 18,93 persen, kurang sekitar 1,07 persen. Angka tersebut merupakan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang diterima Pemerintah Provinsi Kaltim beberapa waktu lalu.

Jika dihitung dari besaran angka APBD Perubahan 2018 Kaltim sebesar Rp 10,132 triliun, maka tercatat angka sebesar Rp108 miliar.

Padahal, besaran anggaran 20 persen untuk pendidikan tersebut merupakan amanat konstitusi sesuai UU No 20 Tahun 2003 yang mewajibkan pemerintah/pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen minimal dari APBD/APBN.

Sebelumnya, DPRD bersama Pemprov Kaltim telah menyepakati APBD Perubahan 2018 pada 27 September 2018 lalu. Nah, hasil kesepakatan itu justru mendapatkan sorotan dari pemerintah pusat, khususnya terkait alokasi anggaran untuk pendidikan yang belum mencapai 20 persen sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pusat kemudian meminta agar Pemprov dan DPRD Kaltim untuk menyesuaikan kewajiban penganggaran biaya pendidikan di APBD Perubahan 2018.

“Pos anggaran wajib itu aturannya paling tidak pendidikan minimal 20 persen. Kesehatan minimal 10 persen. Infrastruktur minimal antar 20 persen sampai 25 persen,” ucap Bere Ali, usai rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, di Gedung D lantai 6 DPRD Kaltim, Rabu 17 Oktober 2018.

Sementara itu, DPRD Kaltim melalui Badan Anggaran menyakini demi menunaikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, dapat diambil dari pos-pos yang berkaitan dengan pendidikan.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, HM Samsun, fungsi pendidikan itu tidak terletak di Dinas Pendidikan saja. Penyebab kekurangan anggaran pendidikan di APBD Perubahan 2018, imbuh Samsun, karena adanya kebijakan anggaran khusus yang tak bisa ditunda, yaitu menyelesaikan utang dan sisa penganggaran proyek multiyears contract (MYC) sebesar Rp450 Miliar pada masa periode gubernur Awang Faroek Ishak 2013-2018.

“Oleh karena itu, tidak ada pilihan. Keduanya harus dipenuhi. Jadi kita yakin akan ada solusinya untuk capai 20 persen anggaran pendidikan,” tegasnya.

Karena itu, perubahan anggaran untuk pendidikan agar memenuhi 20 persen harus segera dilakukan. Sebab jika tidak dipenuhi, maka Pemprov Kaltim akan mendapatkan sanksi pada alokasi anggaran di tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan.

Adanya evaluasi dari Kemendagri soal 20 persen untuk pendidikan di APBD Perubahan 2018 Kaltim yang belum terpenuhi mendapatkan tanggapan dari Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi. Menurut Hadi, dari target sektor pendidikan demi membentuk masyarakat cerdas berkualitas menjadi komitmen pemerintahannya bersama Gubernur Isran Noor. Kurangnya anggaran pendidikan pada APBD perubahan 2018 merupakan peran pemerintahan sebelumnya di bawah Gubernur Awang Faroek Ishak.

“Yang lalu, ya sudahlah. Ke depan, kita komitmen perbaiki. Bukan hanya 20 persen tapi banyak pr yang harus diperbaiki. Saya belum berkesempatan membahas dengan pihak terkait. Anggaran Perubahan 2018 sudah selesai. Mau diapakan lagi,“ ujar Hadi usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim, Senin 22 Oktober 2018. (Adv)

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0