17 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Ketua Gerindra Kaltim: Ini Sudah Melanggar Hukum


Ketua Gerindra Kaltim: Ini Sudah Melanggar Hukum
Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun

KLIKSAMARINDA.COM - Aksi massa pada Rabu 19 September 2018 menuntut agar oknum anggota DPRD Samarinda yang diduga melakukan aksi persekusi terhadap warga, mendapatkan sanksi kelembagaan.

Dalam orasinya, para pendemo meminta agar ketiganya diberhentikan dari keanggotaan di DPRD Samarinda dan meminta masyarakat untuk tidak memilih ketiganya dalam Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

Usai melakukan orasi, perwakilan massa menmui pimpinan DPRD Kota Samarinda yang diwakili Siswadi, politisi PDI Perjuangan. Meski sempat terjadi adu argumentasi yang alot antara pimpinan DPRD dengan perwakilan massa, namun pertemuan berjalan lancar.

Perwakilan massa juga dipertemukan dengan dua orang anggota DPRD Kota Samarinda yang dinilai melanggar kode etik, Ahmad Vanandza dan Suryani. Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Andi Harun yang memimpin aksi mengatakan bahwa aksi yang dilakukan adalah untuk mengingatkan para politisi untuk bijak dalam melakukan tindakan.

Menurut Andi Harun, Gerakan #2019GantiPresiden bukanlah rekayasa yang dilakukan Prabowo selaku calon presiden. Andi Harun juga meminta agar pihak kepolisian segera bertindak tegas dengan memproses 3 anggota DPRD Kota Samarinda atas tuduhan persekusi.

Kepada sejumlah media, Andi Harun juga mengatakan, dugaan persekusi yang dilakukan berpotensi terjadi konflik terlebih beberapa bulan lagi perhelatan pemilu akan kembali digelar setiap lima tahun sekali itu. 

Dirinya mengharapkan ketegasan untuk mengakhiri permasalahan yang dianggapnya peristiwa pelepasan baju itu tengah jalan adalah tindakan melanggar hukum.

"Kalau memang dibutuhkan melaporkan secara perorangan atau individu terkait kasus ini bisa pula kita lakukan. Intinya ini sudah melanggar pasal dan ketentuan hukum," katanya.

KLIK VIDEO INI



Andi Harun juga menyatakan dengan pernyataan ini sekaligus sudah menjadi laporan karena dalam pernyataan itu salah satu di antaranya laporan ditujukan kepada aparat kepolisian untuk melakukan pengusutan, penangkapan, dan proses hukum lebih lanjut atas dugaan tindak pidana persekusi. (*)

Reporter : Jie    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0