20 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Jika Tidak Sesuai target, Dewan Akan Usulkan Kontraktor Jembatan Mahakam IV Disanksi


Jika Tidak Sesuai target, Dewan Akan Usulkan Kontraktor Jembatan Mahakam IV Disanksi

KLIKSAMARINDA.COM - Pengerjaan proyek pembangunan Jembatan Mahakam IV Samarinda (Jembatan Mahakam Kembar), terancam tidak sesuai target penyelesaian. Karena itu, kontraktor proyek, PT Pembangunan Perumahan (PP), bisa terkena sanksi.

Ancaman itu bukan omong kosong. DPRD Kaltim telah memberkan catatan khusus terhadap pengerjaan proyek jembatan di Ibukota Provinsi Kaltim tersebut.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Kaltim 2017, Sapto Setyo Pramono menegaskan, ancaman pemberian sanksi tersebut karena pihaknya tidak ingin berkompromi dengan perusahaan yang tidak menjalankan tugas sesuai perjanjian.

Pansus telah memberikan kesempatan pada PT PP agar dapat mengerjakan proyek bentang tengah tersebut hingga Desember 2018. Terget itu diberikan agar jembatan Mahakam IV pada akhir tahun ini dapat digunakan.

Padahal, DPRD Kaltim menunggu laporan dari PT PP untuk memberikan laporan perkembangan pengerjaan proyek yang masuk dalam multiyears contract (MYC) tersebut. Jika laporan pengerjaan masuk, pansus dapat menjadikannya sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi pada paripurna. Tetapi, laporan PT PP tak kunjung terbit.

Nah, ika pengerjaan proyek tidak selesai, maka pansus akan mengajukan pelaksanaan audit investigasi yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Kaltim.

“Misalnya hasil audit investigasi dari BPK menunjukkan masih ada kekurangan, yang penting jembatan bisa fungsional dulu. Kalau sudah begitu, perusahaan bisa diberikan kebijaksanaan. Tidak diberikan sanksi,” ucapnya.

“Ya kalau memang tidak selesai, dibayar. Kemudian di-black list. Mau BUMN, mau apa saja, kami enggak peduli. Yang penting kami mau melihat hasil,” ucap Sapto, Kamis 16 Agustus 2018.

DPRD, Pemprov, dan PT PP selaku pelaksana proyek telah memiliki kesepatan terkait penyelesaian jembatan Mahakam IV. Kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara. Itulah yang menurut Sapto menjadi dasar pemberian sanksi terhadap kontraktor pelaksana proyek.

“Berita acara itu sebagai bukti bahwa kami mempunyai dasar aturan. Kalau tidak selesai, tidak ada toleransi. Apa boleh buat, harus sesuai perjanjian,” katanya.

Pemberian sanksi akan dijatuhkan pada perusahaan jika setelah pemeriksaan yang dilakukan BPK, pengerjaan proyek masih kurang dari 80 persen.

“Kalau kerjaannya masih kurang 10 persen atau 20 persen, bisa diberikan kebijaksaan. Kami mengharapkan begitu. Tetapi kalau tidak sesuai, tetap diberikan sanksi,” katanya. (Adv)

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0