20 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

BPJS dan Jaminan Kesehatan Negara


BPJS dan Jaminan Kesehatan Negara
Ratna Muriyah

Oleh: Ratna Muriyah (Pemerhati Sosial)

Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah potret kehidupan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Peribahasa itu tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini, bagaimana kita lihat masyarakat Indonesia mengalami berbagai macam permasalahan hidup dari segi kesenjangan ekonomi sampai munculnya berbagai macam jenis penyakit.

Menghadapi permasalahan tersebut, tentu sudah menjadi tugas negara untuk mengatur dan menyelesaikannya. Namun kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi masyarakat tersebut, dengan mengeluarkan program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Program tersebut bukannya menyelesaikan permasalahan rakyat tetapi justru menambah beban hidup masyarakat. BPJS sendiri konsepnya mengikuti paradigma Barat atau sistem kapitalis dalam masalah jaminan sosial, yaitu sistem asuransi.

BPJS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang merupakan amanat dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. BPJS akan mejadi lembaga superbody yang memiliki wewenang luar biasa di negara ini untuk merampok uang rakyat. Tidak hanya kepada para buruh, sasaran UU ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini bisa kita lihat dari isi UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN. Dalam Pasal 1 berbunyi: Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Lalu pasal 17 ayat (1) Setiap peserta wajib membayar iuran, (2) Setiap pemberi kerja, wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannnya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala.

Dari dua pasal itu bisa kita pahami. Pertama, terjadi pengalihan tanggung jawab negara kepada individu atau rakyat melalui iuran yang dibayarkan langsung, atau melalui pemberi tenaga kerja bagi karyawan swasta, atau oleh negara bagi pegawai negeri. Lalu sebagai tambal sulamnya, negara membayar iuran program jaminan sosial bagi yang miskin.

Kedua, yang akan menerima jaminan sosial adalah mereka yang teregister atau tercatat membayar iuran.

Ketiga, jaminan sosial tersebut hanya bersifat parsial, misalnya jaminan kepada rakyat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan maupun pendidikan.

Inilah fakta sebenarnya, bahwa rakyat dipalak sedemikian rupa atas nama kepentingan negara dalam menjamin layanan kesehatan dan sosial lainnya. Bagaimana tidak , UU itu menyiapkan seperangkat sanksi bagi rakyat yang tidak mau membayar premi. Jadi, bohong jika dikatakan bahwa UU ini akan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Kita ketahui bersama bahwa BPJS mengeluarkan kebijakan baru. Yakni seperti yang diberitakan dalam JAKARTA, KOMPAS.com, jagad maya pada hari Jumat (27/7/2018). Berbagai unggahan warganet mempertanyakan informasi pencabutan tiga penjaminan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sebagian besar warganet ingin mengetahui kebenaran informasi tersebut.
Tiga layanan yang dikabarkan akan dicabut meliputi penjaminan pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Beredarnya informasi ini pasca BPJS mengeluarkan rilis soal implementasi sejumlah peraturan. Para netizen pun ramai-ramai me-mention akun resmi Twitter BPJS Kesehatan.

“Padahal ketiga jenis pelayanan kesehatan itu sangat dibutuhkan masyarakat kecil, kalau memang tidak ada dana mending nggak usah mewajibkan semua orang/ badan usaha membayar BPJS, biarkan mereka memilih asuransi sendiri yang lebih kredibel dan bisa mengcover semua penyakit,” tulis @muzzel, dalam membalas twit@BPJSkesehatanRI.

Melihat kenyataan yang ada, jika memang ke depannya BPJS menarik tiga layanan tersebut, tentu itu menambah deret daftar kezhaliman pemerintah terhadap rakyatnya.

Berdasarkan hal ini jelas bahwa sistem jaminan sosial, khususnya dalam bidang kesehatan, hanyalah mengalihkan tanggung jawab pelayanan kesehatan oleh Pemerintah kepada rakyat. Selain membebani rakyat, sistem pelayanan kesehatan tersebut bersifat diskriminatif karena yang ditanggung oleh Pemerintah hanyalah orang miskin saja. Adapun yang dianggap mampu harus membayar sendiri.

Tragisnya lagi, pelayanan kesehatan terhadap rakyat dibedakan berdasarkan status ekonomi dan jabatannya.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan Islam. Pasalnya pelayanan publik merupakan tugas Pemerintah yang tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Pelayanan tersebut juga harus bersifat menyeluruh dan tidak diskriminatif. Rasulullah SAW bersabda: Imam adalah pelayanan yang bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Muslim).

Hadist tersebut setidaknya menunjukan bahwa hanya pemimpin saja yang berhak melakukan aktivitas pelayanan (ri’ayah) dan pelayanan tersebut bersifat umum untuk seluruh rakyat karena kita rakyat (ra’iyyah) dalam hadist tersebut berbentuk umum.

Kewajiban pemenuhan pelayanan kesehatan dan pengobatan oleh negara telah ditunjukan oleh sejumlah dalil syari’ah. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari urusan rakyat, bahkan merupakan perkara yang amat penting bagi mereka.

Salah satu dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW, dihadiahi seorang tabib, beliau menjadikan tabib itu untuk kaum muslim dan bukan untuk dirinya pribadi ( Al-Maliky. As-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Mutsla, hlm 80)


Dalil lainnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW, pernah mengirim tabib kepada Ubay bin Kaab. Kemudian tabib tersebut membedah uratnya dan menyundutnya dengan kay (besi panas).

Kedua riwayat ini menunjukan bahwa penyediaan layanan kesehatan dan pengobatan wajib disediakan oleh negara secara gratis bagi yang membutuhkannya.

Itulah sistem jaminan pelayanan kesehatan dalam Islam, semoga pemimpin kita mau mengadopsi sistem tersebut, dan menanggalkan sistem Kapitalis dalam pengaturan kehidupan, sehingga permasalah pelayanan kesehatan di dalam negeri kita bisa terselesaikan. Wallahu a’lam. (*)

Reporter :     Editor : Klik Samarinda



Comments

comments


Komentar: 0