23 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Flyover Samarinda Retak, DPRD Samarinda Tuding PT Wika Kerja Tak Berkualitas


Flyover Samarinda Retak, DPRD Samarinda Tuding PT Wika Kerja Tak Berkualitas
Retakan di flyover Samarinda

KLIKSAMARINDA.COM - Kondisi keretakan di sejumlah titik terjadi di jembatan flyover Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Warga telah banyak mengeluhkan soal keretakan tersebut karena khawatir jika sewaktu-waktu jembatan layang sepanjang 120 meter itu roboh.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Mursyid Abdul Rasyid, menyoroti kinerja kontraktor jembatan layang PT Wijaya Karya (PT Wika) yang menghabiskan anggaran hingga Rp127 miliar ini. Mursyid kecewa terhadap hasil kerja yang PT Wika yang kualitasnya hanya bertahan 2 tahun hingga mengalami keretakan.

Menurutnya, PT Wika sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negera (BUMN) seharusnya bisa menghasilkan proyek yang berkualitas. Karenanya, ia meminta agar perusahaan plat merah itu segera mempelajari struktur tanah pembangunan flyover.

"Itu bahaya untuk masyarakat. Ketika ada masyarakat yang terkena jatuhan, siapa yang harus bertanggung jawab," katanya, Rabu, 8 Agustus 2018.

Diketahui, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) berserta anggota Komisi III DPRD Samarinda, Kamis, 2 Agustus 2018 lalu meninjau langsung kondisi keretakan jembatan yang menghubungkan Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan AW Syahranie, Samarinda itu.

Menurut Mursyid kejadian ini merupakan kesalahan teknis. Akibatnya, perbaikan karena kerusakan tersebut tidak harus dianggarkan dalam APBD. PT Wika harus bertanggung jawab atas perbaikan keretakan tersebut.

Apalagi, sesuai kajian awal, umur kontruksi ini akan bertahan 20 tahun mendatang baru mengalami penurunan.

"Ini baru sekitar 2 tahun. Bagaimana tanggung jawab dari kontraktor pelaksana terhadap kerusakan tersebut. Juga lemahnya dari pengawasan PUPR," tandasnya.

Menyoal tudingan banyaknya kendaraan berat yang melintas, Mursyid mengatakan akan segera melakukan hearing dengan berbagai pihak. Setelahnya, baru dapat ditentukan langkah tepat yang akan diambil ke depan.

"Nanti kita adakan pertemuan dengan Dishub, PUPR, Waskita, juga akademisi Unmul sebagai pengkaji independen.Nanti kita hadirkan," ungkap dia.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Samarinda juga akan membahas bagaimana rekayasa lalu-lintas selama kondisi pra dan pasca penanganan keretakan flyover Samarinda hingga alokasi pembiayaannya. DPRD akan menolak jika anggaran untuk perbaikan flyover berasal dari APBD Samarinda.

"Apakah ke kontraktor pelaksana atau bagaimana. Asalkan jangan dari APBD," tegasnya. (*)

Reporter : NR Syaian/KLIKSAMARINDA.COM    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0