20 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Pindah Partai, Ini Surat Terbuka Sofyan Hasdam


Pindah Partai, Ini Surat Terbuka Sofyan Hasdam
Sofyan Hasdam

KLIKSAMARINDA.COM - Politisi senior Partai Golkar Kaltim, Sofyan Hasdam memutuskan hengkang dari partai beringin. Keputusan itu menyusul gagalnya Sofyan Hasdam dalam Pilgub Kaltim 2018.

Kepindahan Sofyan Hasdam dari Partai Golkar merupakan dinamika politik pascapilgub. Kandidat nomor 1 dalam pertarungan merebutkan kursi di Lamin Etam itu menegaskan untuk maju melalui Partai Nasdem ke Senayan sebagai calon anggota DPR RI.

Partai Nasdem merupakan partai pengusungnya dalam Pilgub Kaltim. Waktu itu, Sofyan masih berpasangan dengan Alm. Nusyirwan Ismail.

Keinginannya maju menjadi anggota DPR RI pun semakin kuat karena adanya dorongan relawan relawannya saat Pilgub.

"Yang buat saya terharu ada sms masuk di HP saya. Ada seorang warga bilang begini. Pak jadi kan BPJS gratisnya. Terus saya bilang, bpjs gratis kalau paslon 1 menang. Tapi dia jawab saya menang di daerahnya. Saya hanya bisa diam. Saya sedih," tuturnya kepada KlikBontang (Klik Group).

Nah, Sofyan pun lantas merilis surat terbuka perihal alasan epindahannya ke Nasdem. Berikut surat terbuka itu

SEKILAS LATAR BELAKANG PAMITNYA SAYA DARI GOLKAR.


Pada dasarnya, rasa kurang nyamanlah yang membuat saya keluar dari Partai Golkar. Baik yang saya rasakan maupun yang dirasakan juga oleh rekan-rekan di internal Golkar. Sebagai kader lama di Golkar, ini adalah keputusan yang sangat berat. Puluhan tahun, sejak masih di Timor Leste sampai mengabdi di Kota Bontang sebagai walikota dua periode, saya dan Golkar sudah seperti bayang-bayang sendiri. Seiring sejalan bersama keseluruhan dinamika karir politik yang saya arungi.

Olehnya itu, demi untuk permakluman dan pemahaman bersama, demikian pula sebagai penjelasan ke khalayak, saya merasa perlu untuk menyampaikan kronologis keputusan ini sebagai berikut :

1. Pada struktur kepengurusan DPP Partai Golkar, saya diamanahi jabatan Ketua Bidang PP wilayah Kalimantan. Sekaligus merangkap sebagai Plt. Ketua DPD l Kaltim. Tugas utama saya adalah menyiapkan pelaksanaan Musdalub, yang kemudian berhasil mendudukkan Ibu Rita Widyasari sebagai Ketua Definitif DPD I Golkar Kaltim.

2. Dinamika ini berjalan lancar sampai kemudian menetapkan Ibu Rita Widyasari sebagai Calon Gubernur Kaltim.

3. DPD l sesuai tradisi organisasi membuka konvensi untuk calon Wakil Gubernur pendamping Rita Widyasari. Saya dan 8 kandidat lainnya mendaftarkan diri dalam seleksi tersebut.

4. Sebagai peserta konvensi, saya kemudian melengkapi semua hal yang dipersyaratkan termasuk hasil survei LSI yang menempatkan saya sebagai pendamping Rita Widyasari pada skor elektabilitas tertinggi.

5. Proses konvensi saya kemudian terhambat dan tidak saya lanjutkan karena Ibu Rita berdasar informasi valid yang saya terima tidak berkenan dengan saya. Selain itu Ketum waktu itu, Setya Novanto menyampaikan ke saya bahwa Ibu Rita Widyasari akan dipasangkan dengan Pak Safaruddin di Pilgub Kaltim 2018.

6. Peta Pilgub berubah drastis. Tak terduga, Ibu Rita Widyasari tersangkut kasus di KPK. Proses hukum yang telah berjalan dan diprediksi akan berlangsung lama membuat DPP kemudian menunjuk saya sebagai Plt. Ketua DPD I Kaltim.

7. Kontroversi kemudian muncul. Sebagian pengurus DPD menganggap tidak perlu ada Plt. Ibu Rita Widyasari bisa mengendalikan DPD Golkar dari tahanan. Saya yang ditugaskan oleh DPP Golkar sebagai Plt kemudian menjadi sasaran fitnah. Beberapa oknum pengurus menghembuskan rumors bahwa saya akan melakukan reshuffle besar-besaran dan menghabisi semua orang Ibu Widyasari.

8. Menanggapi issu ini, Ketua-ketua DPD II dan beberapa pengurus DPD I menghadap Pak Airlangga Hartarto yang telah ditetapkan sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

9. Pak Airlangga kemudian menyampaikan ke saya agar tidak melakukan perombakan pengurus karena saya hanya Pelaksana Tugas. saya melakukan klarifikasi ke beliau bahwa hal tersebut hanya isu. Apalagi saya sama sekali tidak pernah mengusulkan ke DPP sebagai pemegang otoritas penerbitan SK.

10. Saat Munaslub berlangsung, sebagai Plt. saya kemudian memimpin rekan-rekan dari Kaltim utk menghadirinya. Tak saya duga, Ketua-ketua DPD ll dipimpin oleh saudara Zainudin melakukan pembangkangan keras. Mereka menolak masuk ruangan kecuali 3 Ketua DPD II, itupun tidak full time.

11. Guna mencari titik temu, saya menemui mereka di lobby gedung JCC. Disepakati kemudian untuk bertemu di Balikpapan.

12. Di Balikpapan mereka kemudian meminta agar segera dilaksanakan Musdalub. Saya menyampaikan argumentasi logis bahwa sangat riskan melaksanakan Musdalub di tengah proses penetapan calon gubernur. Musdalub akan sangat berpengaruh secara konsolidatif terutama jika saya yang ditetapkan sebagai Cagub. Terbukti kemudian, saya ditetapkan sebagai Calon Gubernur dari Golkar.

13. Setelah Munaslub selesai digelar di Jakarta, nama saya kemudian sudah tidak ada lagi di jajaran pengurus DPP Golkar. Besar dugaan saya kalau ini ada kaitan engang kisruh di DPD l Golkar Kaltim.

14. Sementara proses pencalonan gubernur berlangsung hangat. Beberapa Ketua DPD II memperjuangkan Bapak Makmur HAPK. Beberapa yang lainnya ada juga yang mengusung Pak Safaruddin. Sementara saya berjuang sendiri di DPP dengan memanfaatkan hasil survei terpercaya yang menempatkan saya pada posisi tertinggi dari semua kader yang maju.

15. Penetapan calon Gubernur kemudian dilakukan di batas akhir pendaftaran dengan lobi Golkar - Nasdem yang memutuskan saya berpasangan (alm) Nusyirwan Ismail.

16. Setelah penetapan Cagub Golkar-Nasdem dilakukan, desakan untuk Musdalub malah semakin kencang. Saya, bersama ketua AMPG, M. Husni Fachrudin kemudian menyampaikan ke DPP agar Musdalub ditunda dulu dengan alasan akan berdampak negatif pada konsolidasi pemenangan.

17. Musdalub ditunda, tapi saya sebagai Ketua Plt dicopot dan diganti oleh pak Mukhtarudin. Ini berakibat tertutupnya akses saya ke DPD ll. Penggantian ini membuat saya seperti tentara yang dilucuti senjatanya ditengah medan perang.

18. Kekhawatiran saya terjadi. Beberapa kali, saat saya ke kecamatan untuk sosialisasi, Ketua PTK yang diundang menghadiri acara sosialisasi menolak hadir dengan alasan belum ada perintah dari DPD II. Saya merasa diboikot oleh partai saya sendiri.

Demikian beberapa coretan alam perasaan saya yang tidak mungkin dapat saya curahkan secara lengkap. Bukan karena kalah lantas saya memutuskan untuk meninggalkan Golkar, namun suasana yang tidak nyaman dan tidak harmonislah yang membuat saya merasa lebih nyaman untuk berada diluar. Saya juga merasa yakin bahwa kepergian saya akan memberi rasa nyaman bagi beberapa rekan di DPD 2 dan juga di DPD I Golkar Kaltim.

Akhirnya saya ucapkan semoga kinerja Partai Golkar akan lebih maksimal menghadapi Pileg 2019. Mohon maaf sebesarnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan.

 

Wassalam,

 

Andi Sofyan Hasdam

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0