18 Juli 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Pertahankan Aset RSI, Karyawan dan Warga Usir Satpol PP


Pertahankan Aset RSI, Karyawan dan Warga Usir Satpol PP
Kericuhan di depan Rumah Sakit Islam RSI) Jalan Gurami Samarinda, Kamis 12 Juli 2018 (Foto: Doumentasi)

KLIKSAMARINDA.COM - Upaya pengosongan Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda di Jalan Gurami, Samarinda, Kamis 12 Juli 2018 oleh Satpol PP Kaltim mendapatkan penolakan dari ratusan karyawan RSI. Hingga pukul 10.30 WITA, upaya aparat mensterilkan RSI gagal.

Pasalnya, ratusan karyawan dan masyarakat di sekitar RSI menghalangi proses eksekusi untuk pengamanan aset RSI. Warga dan karyawan bahkan mengusir petugas Satpol PP agar meninggalkan area RSI.

warga menolak pengambilalihan aset RSI sebelum Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak membayar ganti rugi sebesar Rp43 milyar lebih.

Direktur RSI Samarinda, Sadik Sail mengatakan, upaya pemerintah untuk melakukan eksekusi terhadap aset milik Pemprov Kaltim di lokasi itu tidak berdasar. RSI telah 28 tahun dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Samarinda.

Menurut Sadik, hingga saat ini tidak ada aset milik Pemprov Kaltim yang digunakan. Justru karyawan mempertanyakan yang mana aset milik Pemprov Kaltim.

Meski telah merinci aset yang dimaksud, Pemprov Kaltim belum melakukan pembayaran. Bahkan, hingga Kamis pagi, pihak Pemprov tidak mengajak diskusi. Pemprov terkesan menggunakan kekuatan aparat untuk menguasai aset RSI Samarinda.

”Perhitungan dari adviser independen yang digunakan Yayasan sekitar Rp43 M lebih yang harus diselesaikan oleh Pemprov Kaltim, Kalau memang mau diambl, belum ada. Makanya dari surat pertama dan kedua dari Sekprov dan tim masih membahas masalah itu,” ujar Sadik.

Petugas Satpol PP dan warga sempat terlibat adu argumentasi. Petugas Satpol PP mengalah.

Akibatnya, Satpol PP menarik mundur kendaraan pengangkut meninggalkan RSI.Kedatangan aparat ini juga tidak dibekali surat perintah eksekusi.

Upaya pemerintah untuk melakukan eksekusi dihalang-halangi oleh karyawan dan warga. Menurut Kepala Satpol PP Kaltim, Gede Yusa, pihaknya menunda pelaksanaan eksekusi untuk pengamanan aset pemerintah.

”Ini masih perlu ada penjelasan. Katanya ada dari dewan ya mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan baik untuk semuanya,” ujar Gede Yusa.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim telah meminta kepada Ketua Yayasan RSI untuk segera melakukan pengosongan lahan rumah sakit. Permintaan ini berdasarkan hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menyatakan bahwa lahan RSI adalah milik Pemrov Kaltim. (*)

Reporter : Jie    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0