23 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Wah, Permohonan Peninjauan Kembali RTRW ke Dinas PUPR Bisa Lewat Facebook


Wah, Permohonan Peninjauan Kembali RTRW ke Dinas PUPR Bisa Lewat Facebook
Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas PUPR Kota Samarinda, Jusmaramdhana (Foto: KLIK)

KLIKSAMARINDA.COM - Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kota Samarinda yang saat ini masih dalam persiapan pada tataran teknis, membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan permohonan peninjauan kembali (PK) atas Perda RTRW Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034 sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 26.

Masyarakat Samarinda, baik secara perorangan atau badan hukum/perusahaan atau lembaga yang memiliki tanah dapat menyampikan PK atas penetapan kawasan di tanahnya.

Prosedur mengajukan PK adalah menyampaikan secara tertulis, sesuai format surat yang sudah disediakan Dinas PUPR, serta melengkapi data tanah masing-masing, termasuk mencantumkan titik koordinat tanah.

Nah, saat ini masyarakat tidak perlu repot lagi dalam penyampaian pengajuan PK. Sejak Februari 2018 lalu, Dinas PUPR sudah menyediakan berbagai informasi secara online dan bisa diakses di akun Facebook "Ayo Tata Samarinda".

Di akun tersebut sudah di-share Peta Online Rencana Tata Ruang WIlayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034 hingga per kecamatan yang bisa digunakan untuk mengecek keberadaan tanah dalam tata ruang kota.

"Masyarakat Samarinda sudah ngga perlu repot lagi, tinggal dicek saja," kata Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas PUPR Kota Samarinda, Jusmaramdhana ditemui KlikSamarinda di ruangannya.

Selain itu, di laman Facebook tersebut juga tersedia blanko surat untuk PK dan lampiran yang perlu diisi.

Lebih lanjut, Jus, sapaannya, menjelaskan PK akan dijadikan dasar untuk melakukan peninjauan kembali apabila ada yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang berlaku. Pasalnya, masalah paling mendasar yang dihadapi masyarakat di wilayah perkotaan adalah meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah.

Namun kebutuhan itu berbanding terbalik dengan persediaan tanah yang selalu terbatas.

"Apakah tahun depan perda yang ada sekarang layak dipertahankan atau perlu dilakukan perubahan dalam konteks revisi,” terangnya.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota adalah 20 tahun. Peninjauan kembali ini nantinya digunakan sebagai acuan untuk mengubah peraturan daerah (Perda) mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Dengan adanya pengaturan yang seperti ini akan mengembalikan fungsi awal sebuah tanah. Karena ada beberapa kawasan yang seiring berjalannya waktu dinyatakan tidak layak. Artinya sebagian masyarakat juga menginginkan ada beberapa kondisi yang harus berubah sesuai kebutuhan.

"Intinya mengembalikan ke fungsi awal. Misalnya tanah yang awalnya pemukiman berubah menjadi pertanian. Jadi bukan pemutihan, namun mengembalikan ke fungsi awal kawasan tersebut,” urainya.

Target peninjauan kembali ini akan dilakukan kurang lebih dalam jangka waktu 9 bulan yang telah dimulai Februari 2018 lalu. Targetnya akan selesai paling tidak akhir tahun 2018 ini.

Rencana tata ruang wilayah ini nantinya juga akan berfungsi sebagai penetapan kawasan strategis sebagai upaya pemerataan bangunan dan pertumbuhan ekonomi. (*)

Reporter : NR Syaian/KLIKSAMARINDA.COM    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0