19 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

HMI Samarinda Desak Aparat Hukum Tegas Menindak Tambang Ilegal


HMI Samarinda Desak Aparat Hukum Tegas Menindak Tambang Ilegal
Foto HMI Samarinda

KLIKSAMARINDA.COM - Temuan tambang ilegal di area perumahan Pesona Mahakam di Kelurahan Harapan Baru, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) semakin memperpanjang deretan catatan keberadaan tambang ilegal di Kaltim. Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Abdul Muis mengatakan, dalam 2 tahun terakhir ada 7 titik tambang ilegal yang beroperasi.

Menurut Abdul Muis, hal ini membuktikan bahwa para pelaku penambang ilegal semakin berani dan ringan tangan melakukan aktivitas ilegalnya.

"Tentunya kita mendengar bahwa dalam 2 tahun terakhir ini, ada 7 tambang yang beroperasi di Kelurahan Harapan Baru. Tentu ini juga membuktikan bahwa sangat mudah pertambangan ilegal tersebut melakukan aktivitas," ujarnya.

Abdul Muis menambahkan, ada beberapa orang untuk mengintimidasi warga yang melakukan protes terhadap aktivitas ilegal yang mereka lakoni. Menurutnya, harus diakui bahwa tumbuh suburnya aktivitas tambang ilegal di kota Samarinda karena lemahnya pengawasan pemerintah dan kurang tegasnya aparat penegak hukum terhadap pelaku aktivitas ilegal ini.

"Sehingga para pelaku tambang ilegal bisa leluasa melakukan aktivitasnya," tambahnya.

Muis melihat dalam proses penindakan tambang ilegal ada perlakuan istimewa dari pihak pemerintah dan kepolisian kepada para pelaku tambang ilegal. Contoh kasus pada temuan tambang ilegal yang mengakibatkan terjadinya banjir lumpur di Kelurahan Harapan Baru pada November 2017.

Dalam penyelesaian permasalahan ini, HMI menilai jika pemerintah yang diwakili pihak kelurahan hanya memanggil pihak perusahaan, warga, dinas terkait, dan kepolisian untuk bermusyawarah mencari solusi banjir yang diakibatkan keberadaan tambang ilegal. Namun, pelaku tambang ilegal hanya mendapatkan sanksi sosial dan tak ada sanksi hukum pidana yang diberikan kepada pelaku sebagai konsekuensi dari aktivitas ilegal yang mereka lakukan.

HMI khawatir jika tambang ilegal di area perumahan Pesona Mahakam juga mendapatkan perlakuan istimewa. Pihak operator tambang cuma dibebankan menutup lubang tambang yang mereka buat tanpa mendapatkan sanksi hukum dari pihak kepolisian.

Secara aturan perundang-undangan pun, menurut Abdul Muis, sudah sangat jelas sanksi untuk pelaku penambang ilegal tertuang pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara dalam pasal 158. Undang-Undang itu menyebutkan, "Setiap Orang yang Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ia juga mengharapkan ada ketegasan dari pihak kepolisian sebagai ujung tombak dalam penindakan tambang ilegal, dan meyakini publik dalam pemberantasan tambang ilegal. HMI cabang Samarinda meminta kepolisian sebagai ujung tombak dalam penindakan tambang ilegal memberikan perhatian khusus untuk pemberantasan aktivitas ilegal ini.

Kami khawatir ketika pihak kepolisian mandul, bahkan cenderung melakukan pembiaran, melakukan penindakan terhadap aktivitas ilegal ini. Jika begitu, akan mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat Kaltim, khususnya Samarinda, terhadap aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku tambang ilegal. Maka dari itu jajaran kepolisian harus mampu meyakinkan publik bahwa mereka mampu bekerja keras untuk memberantas tambang ilegal yang ada di Kaltim khususnya kota Samarinda," harap Abdul Muis. (*)

Reporter : Andi Muhammad Yunus    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0