24 April 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Pelaksanaan Perda PMKS Belum Merata di Kaltim


Pelaksanaan Perda PMKS Belum Merata di Kaltim
Anggota DPRD Kaltim, Rita Artay Barito (Foto: KLIK)

KLIKSAMARINDA.COM - DPRD Kaltim telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Penanganan Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen pada Maret 2016 lalu. Keberadaan Perda ini menandai kebutuhan Kaltim dalam upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

Peraturan khusus ini bertujuan untuk menjadi payung hukum yang lebih tegas dalam menertibkan gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan agar tidak meluas di Kaltim. Pun, ada sejumlah sanksi yang disiapkan dalam perda ini untuk memberikan hukuman, baik bagi para pelaku pelanggaran perda seperti pengemis, anjal, dan pengamen, maupun bagi mereka yang memberikan uang kepada mereka.

Dalam Perda ini, terdapat sanksi bagi mereka yang memanfaatkan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen untuk mencari uang. Misal, bagi gepeng yang telah mendapatkan pembinaan dan masih melakukan aktivitas mengemis akan dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda berupa uang sebesar Rp5 juta.

Untuk pengamen yang telah terjaring razia sebanyak 3 kali dan masih melakukan kegiatan mengamen dikanekan hukuman 3 bulan kurungan atau denda sebesar Rp10 juta.

Bagi pelaku eksploitasi anak juga akan dikenakan sanksi berupa denda atau ancaman hukuman kurungan, pembinaan terhadap orang tua pelaku eksploitasi adalah dengan cara membuat perjanjian dan perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan.

Sanksi terhadap orang tua atau orang lain selaku pelaku eksploitasi dengan merujuk pada UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diancam hukuman kurungan 10 tahun atau denda Rp200 juta.

Sanksi kepada pemberi uang atau barang kepada gelandangan pengemis (gepeng), anak jalanan (anjal) dan pengamen berupa denda uang sebesar Rp1,5 juta atau hukuman kurungan selama 3 bulan sesuai dalam dalam Pasal 54 ayat 2.

Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus memberikan perhatian serius dalam penanganan itu. Sosialisasi pun perlu terus dilakukan Pemprov Kaltim kepada pemerintah kabupaten/kota. Setelah pengesahan, pemerintah kabupaten dan kota harus segera melakukan sosialisasi.

DPRD Kaltim menilai jika pelaksanaan Perda PMKS tersebut telah berlaku dan dijalankan sejak pengesahannya. Hanya saja, setiap kabupaten kota di Kaltim masih harus menyesuaikan pelaksanaannya dengan Perda Provinsi.

“Sudah jalan. Hanya saja, setiap kabupaten kota di Kaltim harus menyesuaikan dengan Perda Provinsi,“ ujar Rita dikonfirmasi KlikSamarinda, Kamis 12 April 2018.

Politisi Golkar ini juga menilai jika pelaksanaan perda ini belum maksimal di seluruh kabupaten kota di Kaltim. Anggota DPRD Kaltim, Rita Artaty Barito menyatakan, saat ini hanya wilayah di Kaltim yang telah menjalankan Perda tersebut. Dua daerah tersebut adalah Samarinda dan Balikpapan.

“Tetapi pada kenyataannya, hanya Samarinda dan Balikpapan yang ada,“ ujar Rita.

Untuk itu, DPRD Kaltim menghimbau agar setiap kabupten kota yang belum memiliki perda PMKS ini agar membuat peraturan sejenis agar memiliki payung hukum terhadap anak jalanan. Tak dapat dipungkiri, imbuh Rita, jika pelaksanaan peraturan daerah ini masih memiliki banyak kekurangan karena anak jalanan masih marak hingga saat ini, (Adv)

Reporter : dui    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0