22 Juli 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Komitmen ASN dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba


Komitmen ASN dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Oleh: Anggun Pratiwi

Permasalahan narkoba adalah masalah bersama yang membutuhkan kerjasama lintas sektoral. Di Indonesia sendiri saat ini telah menjadi pasar potensial dalam peredaran zat terlarang ini, dengan semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di setiap tahunnya.

Peredarannya pun tak lagi terbatas pada kalangan dewasa semata tapi juga melibatkan anak-anak sebagai generasi penerus. Efek yang timbul pun tak bisa dipandang remeh, karena menyerang semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya dan ketahanan nasional. Tak salah jika di era pemerintahan sekarang mencanangkan status Indonesia Darurat Narkoba.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan publik yang ditunjuk melalui peraturan pemerintah, seharusnya bisa menjadi contoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dengan kata lain ASN sebagai role model di masyarakat harus mencerminkan komitmen bebas dari barang haram ini.

Seperti termaktub dalam persyaratan rekrutmen ASN yang wajib melampirkan keterangan bebas narkoba. Namun karena sifatnya yang temporer, surat keterangan ini bukanlah sebuah jaminan. Perlu sebuah langkah konsisten, mulai dari tingkatan pejabat sampai pelaksana lapangan, agar tugas mereka selaku pengabdi masyarakat bisa berjalan sebagaimana fungsinya.

Komitmen ini ditunjukkan dengan upaya instansi di lingkup pemerintahan yang kerap bersinergi dengan BNN baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dengan menggelar tes urine sebagai tolok ukur menciptakan lingkungan kerja bebas narkoba.

Namun tak bisa dipungkiri dari beberapa pelaksanaan tes urine masih ditemukan ASN yang positif narkoba. Sangat disayangkan, namun hal ini menegaskan bahwa tingkat pendidikan sekalipun tidak mengahalangi peredaran narkotika itu sendiri.

Tentu masalah ini harus disikapi serius, di mana ASN sebagai motor utama pelayanan masyarakat tidak akan berjalan maksimal. Dan harus dipahamkan bahwa kejahatan narkoba ini tak kalah serius dibanding dengan korupsi atau terorisme sekalipun.

Sebagai abdi negara, ASN wajib menyadari fungsi dan tugasnya sangat bergantung pada kualitas diri. Selain fokus untuk melindungi diri sendiri dan keluarga, ASN harus menjadi penyambung lidah pemerintah untuk mensosialisasikan dampak negatif narkotika.

Sehingga bukan saja membutuhkan pengawasan internal, perlu juga kewaspadaan kolektif dengan upaya preventif seperti menggelar edukasi tentang bahaya narkoba. Sehingga diharapkan akan tercipta lingkungan kerja dan ASN yang berpola pikir sehat untuk menolak penyalahgunaan narkoba.

Upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN secara nasional sudah terlaksana melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui MoU bersama BNN.

“Ini merupakan komitmen dan langkah strategis bersama BNN untuk menanggulangi penyalahgunaan di lingkungan ASN. Pasalnya berdasar data dari Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, di 2016 ASN yang dipenjara karena narkoba sebanyak 289 orang dari total 1.928 PNS yang divonis serupa di tahun yang sama. Artinya ASN yang divonis karena narkoba mencapai 15 persen, sebuah jumlah yang sangat signifikan dan memprihatinkan,” terang MenPAN-RB Asman Abnur seperti dikutip dari data BNN.

Komitmen ini dipertegas kembali dalam HUT Korpri ke-46 dengan deklarasi bersih dari penyalahgunaan narkoba. Tidak harus dengan senjata, namun mampu menjadi salah satu pilar memutus mata rantai narkoba.

Cita-cita pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan tak akan terwujud tanpa didukung ASN yang kompeten dan profesional. Jika narkoba telah meracuni ASN akan memberikan dampak yang melemahkan sektor pelayanan publik. (*)

Reporter :     Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0