21 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Masih Loading Batubara, LAKI Kaltim: Ada Apa Aparat dan PT Kimco Armindo?


Masih Loading Batubara, LAKI Kaltim: Ada Apa Aparat dan PT Kimco Armindo?
Loading batubara di area PT Kimco Armindo (Foto: Dokumentasi LAKI Kaltim)

KLIKSAMARINDA.COM - Operasional produksi perusahaan tambang batubara PT Kimco Armindo di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) tetap berlangsung hingga Senin, 13 November 2017. Padahal, PT Kimco Armindo telah mendapatkan Surat Nomor 540/6761/II-Minerba tentang Penghentian Sementara Kegiatan Operasi Produksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim tanggal 26 Oktober 2017.

Namun, tampaknya PT Kimco Armindo tidak menggubris surat yang berlaku selama 30 hari sampai PT Kimco Armindo memenuhi sejumlah syarat dari pemerintah agar dapat beroperasi kembali. Misal, pembayaran tunggakan Jamrek sebesar Rp7,063 miliar.

Operasional PT Kimco semakin gencar setelah adanya izin pengapalan batubara yang juga dikeluarkan oleh Distamben Kaltim pada 6 November 2017 melalui Surat Keterangan Untuk Pengapalan dengan Nomor 541.23/6951/III-Minerba. Surat tersebut secara khusus memberikan keleluasaan kepada PT Kimco Armindo untuk melakukan pengapalan produksi batubara.

Melalui investigasi, Lembaga Antikorupsi Indonesia (LAKI) Kaltim menemukan sejumlah kejanggalan. Apalagi LAKI Kaltim menemukan secara langsung aktivitas loading batubara di area pertambangan milik PT Kimco Armindo Senin 13 November 2017.

LAKI Kaltim, melalui Sekjen Didit Haryadi menyayangkan operasional PT Kimco Armindo. Pasalnya, LAKI Kaltim menduga ada penyelewengan aturan dan kemungkinan besar melibatkan aparatur negara. Jelas, menurut Didit, praktik operasional produksi batubara yang terkesan manipulatif oleh PT Kimco Armindo itu sangat merugikan negara dari

"LAKI Kaltim mencurigai keterlibatan pihak aparat kepolisian dan Distamben untuk berperan serta memanipulasi surat pengapalan ini atau izin berlayar PT. Kimco. Kami juga menduga instansi kepolisian ikut serta dalam mengamankan perusahaan yang bermasalah. Ini bisa disebut bisnis gelap," tegas Didit Haryadi, Senin malam 13 November 2017.

Karena itu, LAKI Kaltim mendesak agar Distamben Kaltim untuk mencabut surat pengapalan dan mendesak kepolisian agar tidak melindungi praktik dugaan manipulasi perizinan pengapalan batubara di Kaltim. (*)

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0