21 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Ternyata Gugatan Perusahaan Inggris Untuk Indonesia Berasal dari Kutai Timur


Ternyata Gugatan Perusahaan Inggris Untuk Indonesia Berasal dari Kutai Timur
Ilustrasi

KLIKSAMARINDA.COM - Indonesia lolos dari gugatan sebesar USD1,31 miliar atau sekitar Rp17 triliun yang diajukan perusahaan Churchill Mining Plc di arbitrase internasional, International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Usai kalah di Mahkamah Internasional, perusahaan itu harus membayar biaya perkara dan persidangan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia yakni sebesar USD8,64 juta atau sekitar Rp125 miliar, dan sejumlah administrasi lainnya senilai USD800.000 atau sekitar Rp10,6 miliar.

Keputusan yang diambil badan penyelesaian sengketa investasi internasional bentukan Bank Dunia, menilai bahwa 34 dokumen sengketa perjanjian yang diajukan Churchill tidak asli.

Presiden Direktur Churchill, David Quinlivan, dalam siaran persnya, Rabu 7 Desember 2016 mengaku kecewa.

"Kami sangat kecewa dengan putusan pengadilan," ujar David Quinlivan.

Quinlivan beranggapan pengadilan tidak menjatuhkan konsekuensi hukum terhadap penolakan Bupati Kutai Timur 2015, Isran Noor, untuk menghadiri sidang dan memberikan penjelasannya.

Document Churchill diduga dipalsukan oleh pihak yang bertindak atas nama mitra Churchill di Indonesia, yaitu Grup Ridlatama. Pelaku tersebut yang bekerja sama dengan orang dalam di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), untuk mendapatkan izin pertambangan batubara.

Sebelumnya, Churcill dan Planet mendaftarkan gugatannya ke ICSID pada tanggal 22 Juni 2012 dan 26 Desember 2012 berdasarkan perjanjian investasi bilateral Indonesia-Inggris dan Indonesia-Australia.

Keduanya menggugat pemerintah Indonesia dengan dasar serangkaian tindakan yang berujung pada ekspropriasi tidak langsung dan perlakuan tidak adil dan seimbang.

Mereka merasa investasinya di Indonesia dirugikan karena empat Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan (KP/IUP) Eksploitasi keduanya dicabut oleh Bupati Kutai Timur pada 4 Mei 2010.

Empat IUP itu dicabut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur karena terindikasi palsu berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006-2008.

Selain itu, empat konsesi tersebut merupakan hutan produksi sehingga harus ada izin dari Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan ternyata tidak pernah mengeluarkan izin.

Churchill Mining Plc mulai mengeksplorasi batubara sejak 2008. Perusahaan ini masuk ke Kalimantan, mengakuisisi 75 persen perusahaan lokal bernama Ridlatama Group.

Diperkirakan ada cadangan batubara sebesar 2,73 miliar ton. Dengan cadangan ini potensi penghasilan 700 juta Dollar AS sampai 1 miliar Dollar AS per tahun dalam 20 tahun. (*)




Comments

comments


Komentar: 0