16 Januari 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Ini Kata Pengamat Hukum Soal Dugaan Pungli di Kampus Negeri


Ini Kata Pengamat Hukum Soal Dugaan Pungli di Kampus Negeri
Situasi saat sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Kaltim beberapa waktu lalu (Foto: KlikSamarinda)

KLIKSAMARINDA.COM - Tudingan pungutan liar (pungli) menerpa Program Studi (Prodi) Magister Manajemen (MM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Mulawarman (Unmul). Tindakan tersebut mencuat dalam persidangan sengketa informasi antara Sulaiman mewakili Pokja 30 melawan Prodi MM FEB Unmul, beberapa waktu lalu.

Diduga, pungli ini berbalut kuliah singkat ke Universitas Gadjah Mada (UGM). Meski begitu, Dekan FEB, Syarifah Hudayah menyatakan jika program kuliah singkat (short course) tersebut merupakan program resmi dan telah berjalan selama 6 angkatan.

Pengamat hukum, Herdiansyah Hamzah, mengatakan arus keuangan program tersebut harus satu pintu. Status Unmul sebagai Badan Layanan Umum (BLU) mewajibkan keuangan itu satu pintu saja.

"Kalau begitu, tidak dibenarkan menggunakan rekening selain rekening universitas, sepanjang itu agenda-agenda resmi," katanya pada KlikSamarinda, Kamis sore, 26 Oktober 2016.

Program yang telah berlangsung sejak 2013, lanjutnya, sudah bisa dibayangkan menelan kerugian yang ditimbulkan. Nah, tambahnya, untuk kasusnya sendiri harus dapat dibedakan.

"Bisa korupsi, sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi. Tapi bisa juga kena pasal penggelapan 372 KUHP," jelasnya.

Herdiansyah menyarankan, untuk menyelesaikan polemik institusi negeri ini harus bekerja sama dengan satuan pengawas internal (SPI) Unmul yang bekerja untuk menginvestigasi dugaan pungli itu.

Pun, jika ada indikasi kuat, pihak kejaksaan atau kepolisian dapat segera memulai proses hukumnya (untuk korupsi) dan kepolisian, jika itu masuk penggelapan.

"Tapi sebaiknya kedua jalur (baik internal maupun eksternal) dilakukan secara bersamaan," tandasnya.

Lebih lanjut, Herdiansyah mengusulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebaiknya itu diproses hukum.

"Hal-hal yang menjadi pelanggaran hukum, tidak boleh hanya selesai di meja kompromi di kalangan internal kampus semata seperti kebiasaan selama ini. Proses hukum itu penting untuk pembelajaran bagi publik sekaligus untuk membuktikan kalau Unmul serius berbenah," pungkasnya. (*)

Reporter : NR Syaian    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0